Berikut ini adalah beberapa informasi mengenai Bursa Loker Lowongan Kerja Terbaru Tahun 2016 dari situs Wisatasia, semoga informasi ini bermanfaat bagi anda.

Bursa Loker Lowongan Kerja Terbaru Tahun 2016

BPJS Kesehatan atau dahulu disebut PT Asuransi Kesehatan (Askes) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI PT Askes (Persero) ditunjuk sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM). PT Askes (Persero) mendapat penugasan untuk mengelola kepesertaan serta pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan. BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan dahulu bernama Jamsostek merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013.

PT Kimia Farma salah satu badan usaha milik negara (BUMN) pemerintah Indonesia yang bergerak dalam indutri farmasi, perusahaan ini merupakan pioner dalam industri farmasi Indonesia. Cikal bakal perusahaan dapat dirunut balik ke tahun 1917, ketika NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co., perusahaan farmasi pertama di Hindia Timur, didirikan. Sejalan dengan kebijakan nasionalisasi eks perusahaan-perusahaan Belanda, pada tahun 1958 pemerintah melebur sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF Bhinneka Kimia Farma. Selanjutnya pada tanggal 16 Agustus 1971 badan hukum diubah menjadi Perseroan Terbatas, menjadi PT Kimia Farma (Persero). Sejak tanggal 4 Juli 2001 Kimia Farma tercatat sebagai perusahaan publik di BEJ dan Bursa Efek Surabaya.

PT Indofarma (Persero) adalah salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang berada dibawah kendali Kementerian Kesehatan, perusahaan ini berdiri pada tahun 1918 dengan nama Pabrik Obat Manggarai pada zaman kolonial Belanda dengan kegiatan pembuatan salep dan pemotongan kain kasa pembalut dengan lokasi terpisah-pisah yang sekarang merupakan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Pada tahun 1931 perusahaan ini berkembang dengan jenis produk yang bertambah yaitu obat suntik dan tablet. Sedangkan lokasi pabrik dipindahkan ke Jln. Tambak No. 2 Manggarai, Jakarta. Pabrik obat tersebut di bawah pemerintahan Belanda hingga tahun 1942, kemudian diserahkan kepada Perusahaan Farmasi Jepang Takeda. Selama masa itu kegiatan produksi tetap berjalan hingga tidak mengalami banyak perubahan.

PT Pengerukan Indonesia atau disingkat PT Rukindo merupakan BUMN yang khusus bergerak di spesialis pengerukan alur pelayaran, kolam pelabuhan, dan reklamasi pantai, khususnya menyangkut alur-alur pelayaran utama di Indonesia. Pada tahun 60-an, kegiatan pengerukan dilakukan oleh Pemerintah yaitu Dinas Pengerukan dibawah Instansi Ditjen Perhubungan Laut. Kemudian pada tahun 1964, Dinas Pengerukan beralih menjadi bagian dari PN Pelabuhan Badan Pengusahaan Pelabuhan/Administrator Pelabuhan (BPP/ ADPEL). Pada tanggal 30 April 1983, semua Divisi Pengerukan dibawah BPP digabung/dirubah status menjadi Perum Pengerukan yang pembinaannya dibawah Departemen Perhubungan. Sejalan dengan perkembangan perusahaan, pada tanggal 1 oktober 1991 dengan demikian bentuk Perum dialihkan menjadi Perusahaan Perseroan dengan nama PT Pengerukan Indonesia (Persero) atau PT Rukindo.

PT Indofarma (Persero) adalah salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang berada dibawah kendali Kementerian Kesehatan, perusahaan ini berdiri pada tahun 1918 dengan nama Pabrik Obat Manggarai pada zaman kolonial Belanda dengan kegiatan pembuatan salep dan pemotongan kain kasa pembalut dengan lokasi terpisah-pisah yang sekarang merupakan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Pada tahun 1931 perusahaan ini berkembang dengan jenis produk yang bertambah yaitu obat suntik dan tablet. Sedangkan lokasi pabrik dipindahkan ke Jln. Tambak No. 2 Manggarai, Jakarta. Pabrik obat tersebut di bawah pemerintahan Belanda hingga tahun 1942, kemudian diserahkan kepada Perusahaan Farmasi Jepang Takeda. Selama masa itu kegiatan produksi tetap berjalan hingga tidak mengalami banyak perubahan.

PT Pengerukan Indonesia atau disingkat PT Rukindo merupakan BUMN yang khusus bergerak di spesialis pengerukan alur pelayaran, kolam pelabuhan, dan reklamasi pantai, khususnya menyangkut alur-alur pelayaran utama di Indonesia. Pada tahun 60-an, kegiatan pengerukan dilakukan oleh Pemerintah yaitu Dinas Pengerukan dibawah Instansi Ditjen Perhubungan Laut. Kemudian pada tahun 1964, Dinas Pengerukan beralih menjadi bagian dari PN Pelabuhan Badan Pengusahaan Pelabuhan/Administrator Pelabuhan (BPP/ ADPEL). Pada tanggal 30 April 1983, semua Divisi Pengerukan dibawah BPP digabung/dirubah status menjadi Perum Pengerukan yang pembinaannya dibawah Departemen Perhubungan. Sejalan dengan perkembangan perusahaan, pada tanggal 1 oktober 1991 dengan demikian bentuk Perum dialihkan menjadi Perusahaan Perseroan dengan nama PT Pengerukan Indonesia (Persero) atau PT Rukindo.

PT Jasa Raharja (Persero) disingkat Jasa Raharja adalah sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN ) yang bergerak di bidang asuransi sosial. Berdirinya Jasa Raharja memiliki sejarah yang tidak terlepas dari adanya peristiwa pengambil alihan atau nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda oleh Pemerintah RI. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah terdapat 8 (delapan) perusahaan asuransi yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) dan sekaligus diadakan pengelompokan dan penggunaan nama perusahaan. Perkembangan organisasi perusahaan tidak terhenti sampai disitu saja, karena dengan adanya pengumuman Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI. Keempat perusahaan tersebut di atas digabung dalam satu Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) Ika Karya.

Lembaga Penjamin Simpanan atau yang disingkat LPS merupakan sebuah lembaga independen yang memiliki fungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Undang-undang ini mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005. Setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS. LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai kewenangannya. Sejak tanggal 22 Maret 2007 dan seterusnya, nilai simpanan yang dijamin LPS maksimum sebesar Rp 100 juta per nasabah per bank, yang mencakup pokok dan bunga/bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah. Bila nasabah bank memiliki simpanan lebih dari Rp 100 juta dengan demikian sisa simpanannya akan dibayarkan dari hasil likuidasi bank tersebut.

PT INALUM ( Persero ) atau PT Indonesia Asahan Alumunium adalah salah satu perusahaan yang baru saja diresmikan menjadi bagian dari perusahaan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, perusahaan ini diresmikan pada tanggal 19 Desember 2013 lalu. Peresmian tersebut ditandai dengan dilakukannya penandatanganan Akte Pengalihan Saham yang dilakukan oleh Dahlan Iskan selaku Menteri BUMN dengan kuasa dari konsorsium Nippon Asahan Alumunium (NAA). Dalam kurun waktu dua tahun kedepan, perusahaan direncanakan untuk melakukan diversifikasi produk dari ingot (batangan) akan ditambah dengan billet dan alloy, serta penjualan Anoda Panggang. Untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik, dan perusahaan direncanakan akan mulai membangun pada tahun 2015 mendatang dan diharapkan bisa rampung pada tahun 2017.

PT Asuransi Jiwasraya adalah salah satu perusahaan BUMN yang dimilik pemerintah Indonesia yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa. Perusahaan secara berkesinambungan terus mengembangkan produk dan layanannya sehingga selalu up to date dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Keseriusan penanganan produknya dilakukan dengan mengefektifkan fungsi research and development (R&D) yang melibatkan tim ahli berpengalaman dalam proses perancangan produk-produknya. PT Jiwasraya berkerja secara cermat mengkaji produk yang sudah ada dan emnguji relevansinya dengan kebutuhan terkini masyarakat.Berdasarkan pengelompokkan bisnis, jiwasraya membagi produk-produknya ke dalam dua kategori, yaitu: produk individu dan produk kumpulan. Dalam sejarah pendirian perusahaan dibangun dari sejarah teramat panjang.

PT Angkasa Pura II (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara di wilayah Indonesia bagian Barat. Angkasa Pura II telah mendapatkan kepercayaan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk mengelola dan mengupayakan pengusahaan Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng yang kini berubah nama menjadi Bandara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta serta Bandara Halim Perdanakusuma sejak 13 Agustus 1984. Keberadaan Angkasa Pura II berawal dari Perusahaan Umum dengan nama Perum Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng , kemudian pada 19 Mei 1986 berubah menjadi Perum Angkasa Pura II. Kiprah Angkasa Pura II telah menunjukkan kemajuan dan peningkatan usaha yang pesat dalam bisnis jasa kebandarudaraan melalui penambahan berbagai sarana prasarana dan peningkatan kualitas pelayanan pada bandara yang dikelolanya.

Perum Peruri atau dapat disebut Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia, merupakan sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugasi untuk mencetak uang rupiah (baik uang kertas maupun uang logam) bagi Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2006. Selain mencetak uang rupiah Republik Indonesia, juga mencetak produk sekuriti lainnya, termasuk mencetakan kertas berharga non uang dan logam non uang. Awal mula Perum Peruri didirikan pada tahun 15 September 1971, merupakan gabungan dari dua perusahaan, yaitu PN. Pertjetakan Kebajoran dan PN. Artha Yasa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1971, selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1982, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2000 dan disempurnakan untuk terakhir kalinya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2006.

PT Boma Bisma Indra merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia yang merupakan sebuah badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang Manufacturing Dies Part Casting, perusahaan pembuatan kapal, konsedor, penukar panas, struktur, dan pipa. PT Boma Bisma Indra berdiri pada tahun 1971 oleh pemerintah Indonesia, di mana perusahaan ini merupakan hasil merger tiga badan usaha milik negara, yakni: PN. PT Boma Bisma Indra, kemudian PN Boma, kemudian PN Bisma Indra. PT Boma Bisma Indra berkantor pusat di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya, alamat di Surabaya itu lengkapnya di Jl KH M Mansyur 229 Surabaya. Boma Bisma Indra ditunjang pula oleh satu kantor cabang yang ada di Jakarta, serta satu perusahaan yang bergerak di Industri Peralatan di Pasuruan Jawa Timur. Pabrik yang ada di Pasuruan itu menjadi produsen pengecoran yang di antaranya menghasilkan peralatan industri, baja, dan besi.

PT Waksita Karya merupakan salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang kontraktor terkemuka di Indonesia yang memainkan peran utama dalam pembangunan negara, perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 Januari 1961 yang berasal dari sebuah perusahaan Belanda yang bernama “Volker Aannemings Maatschappij N.V.“, yang diambil alih di bawah No.62/1961 keputusan pemerintah, bisnis persuhasaan pada awalnya berpartisipasi dalam pembangunan air terkait perkembangan termasuk reklamasi, pengerukan, pelabuhan dan irigasi. Sejak 1973 status hukum Waskita Karya telah berubah “Perseroan” sejak itu perusahaan mulai untuk memperluas bisnisnya sebagai kontraktor umum yang terlibat dalam kegiatan konstruksi jalan, jembatan, pelabuhan, Bandara, bangunan, pembuangan limbah tanaman, pabrik semen, pabrik dan fasilitas industri lainnya yang lebih luas.

PT Nindya Karya merupakan salah satu badan usaha milik pemerintah Indonesia ( BUMN ) yang bergerak di bidang konstruksi. PT Nindya Karya (Persero) merupakan perusahaan penyedia jasa Konstruksi terbaik yang memberikan layanan inovatif, kokoh, berkelas dunia dan selain itu juga usaha perumahan. PT Nindya Karya secara dramatis meningkatkan fungsi dan melayani semua permintaan pemilik proyek, tepat waktu dan mengatur dana proyek sebaik mungkin. PT Nindya Karya juga menawarkan fitur nilai tambah yang terintegrasi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Solusi PT Nindya Karya meliputi prasarana bangunan di layanan yang professional.Wilayah operasi perusahaan ini dibagi menjadi Enam Divisi yang meliputi Divisi I (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau) kemudian Divisi V (Sulawesi, Maluku, Gorontalo, Papua, & Papua Barat), Divisi VI (Jabar, DKI, Banten, EPC, Oil & Gas).

PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau dapat disebut PT Pelindo II merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Jasa Kepelabuhanan. Sejarah PT Pelabuhan Indonesia II bermula dari keputusan pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1960 untuk membentuk Perusahaan Negara (PN) Pelabuhan I hingga Pelabuhan VIII sebagai pengelola pelabuhan laut di seluruh Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1960 tentang pengelolaan pelabuhan umum yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP). Pada tanggal 22 Februari 2012, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Pelindo II meluncurkan identitas baru Pelindo II dalam bertransformasi menjadi IPC (indonesia Port Corporation), perusahaan penyedia layanan kepelabuhanan di Indonesia yang lebih efisien dan modern dalam berbagai aspek operasinya. Nilai‐nilai yang terkandung di dalam warna jingga di logo baru ini adalah semangat perubahan, kekuatan, optimisme, serta kebanggaan setiap karyawan, untuk bersama-sama berdiri di garis terdepan dalam mencapai tujuan organisasi.

Perum Peruri atau dapat disebut Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia, merupakan sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugasi untuk mencetak uang rupiah (baik uang kertas maupun uang logam) bagi Republik Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2006. Selain mencetak uang rupiah Republik Indonesia, juga mencetak produk sekuriti lainnya, termasuk mencetakan kertas berharga non uang dan logam non uang. Awal mula Perum Peruri didirikan pada tahun 15 September 1971, merupakan gabungan dari dua perusahaan, yaitu PN. Pertjetakan Kebajoran dan PN. Artha Yasa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1971, selanjutnya diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1982, kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2000 dan disempurnakan untuk terakhir kalinya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2006.

PT Boma Bisma Indra merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia yang merupakan sebuah badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang Manufacturing Dies Part Casting, perusahaan pembuatan kapal, konsedor, penukar panas, struktur, dan pipa. PT Boma Bisma Indra berdiri pada tahun 1971 oleh pemerintah Indonesia, di mana perusahaan ini merupakan hasil merger tiga badan usaha milik negara, yakni: PN. PT Boma Bisma Indra, kemudian PN Boma, kemudian PN Bisma Indra. PT Boma Bisma Indra berkantor pusat di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya, alamat di Surabaya itu lengkapnya di Jl KH M Mansyur 229 Surabaya. Boma Bisma Indra ditunjang pula oleh satu kantor cabang yang ada di Jakarta, serta satu perusahaan yang bergerak di Industri Peralatan di Pasuruan Jawa Timur. Pabrik yang ada di Pasuruan itu menjadi produsen pengecoran yang di antaranya menghasilkan peralatan industri, baja, dan besi.

PT Waksita Karya merupakan salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang kontraktor terkemuka di Indonesia yang memainkan peran utama dalam pembangunan negara, perusahaan ini didirikan pada tanggal 1 Januari 1961 yang berasal dari sebuah perusahaan Belanda yang bernama “Volker Aannemings Maatschappij N.V.“, yang diambil alih di bawah No.62/1961 keputusan pemerintah, bisnis persuhasaan pada awalnya berpartisipasi dalam pembangunan air terkait perkembangan termasuk reklamasi, pengerukan, pelabuhan dan irigasi. Sejak 1973 status hukum Waskita Karya telah berubah “Perseroan” sejak itu perusahaan mulai untuk memperluas bisnisnya sebagai kontraktor umum yang terlibat dalam kegiatan konstruksi jalan, jembatan, pelabuhan, Bandara, bangunan, pembuangan limbah tanaman, pabrik semen, pabrik dan fasilitas industri lainnya yang lebih luas.

PT Nindya Karya merupakan salah satu badan usaha milik pemerintah Indonesia ( BUMN ) yang bergerak di bidang konstruksi. PT Nindya Karya (Persero) merupakan perusahaan penyedia jasa Konstruksi terbaik yang memberikan layanan inovatif, kokoh, berkelas dunia dan selain itu juga usaha perumahan. PT Nindya Karya secara dramatis meningkatkan fungsi dan melayani semua permintaan pemilik proyek, tepat waktu dan mengatur dana proyek sebaik mungkin. PT Nindya Karya juga menawarkan fitur nilai tambah yang terintegrasi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Solusi PT Nindya Karya meliputi prasarana bangunan di layanan yang professional.Wilayah operasi perusahaan ini dibagi menjadi Enam Divisi yang meliputi Divisi I (Aceh, Sumut, Sumbar, Riau) kemudian Divisi V (Sulawesi, Maluku, Gorontalo, Papua, & Papua Barat), Divisi VI (Jabar, DKI, Banten, EPC, Oil & Gas).

PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau dapat disebut PT Pelindo II merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Jasa Kepelabuhanan. Sejarah PT Pelabuhan Indonesia II bermula dari keputusan pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1960 untuk membentuk Perusahaan Negara (PN) Pelabuhan I hingga Pelabuhan VIII sebagai pengelola pelabuhan laut di seluruh Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1960 tentang pengelolaan pelabuhan umum yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP). Pada tanggal 22 Februari 2012, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau Pelindo II meluncurkan identitas baru Pelindo II dalam bertransformasi menjadi IPC (indonesia Port Corporation), perusahaan penyedia layanan kepelabuhanan di Indonesia yang lebih efisien dan modern dalam berbagai aspek operasinya. Nilai‐nilai yang terkandung di dalam warna jingga di logo baru ini adalah semangat perubahan, kekuatan, optimisme, serta kebanggaan setiap karyawan, untuk bersama-sama berdiri di garis terdepan dalam mencapai tujuan organisasi.

PT Brantas Abipraya (Persero) adalah salah satu badan usaha milik negara ( BUMN ) yang bergerak dalam bidang kontraktor yang sedang berkembang pesat, dengan kegiatan utama perusahaan berupa proyek-proyek bidang ke-airan (Bendungan, Dam, Jaringan Irigasi, dll). pada masa sekarang ini perusahaan ini sudah berekspansi menangani proyek-proyek diluar ke-airan, yaitu Jalan, Jembatan, Gedung, Darmaga, Bandara, Reklamasi dan lainnya. Wilayah kerja PT. Brantas Abipraya (Persero) tersebar diseluruh wilayah Indonesia. PT Brantas Abipraya (Persero) merupakan perusahaan kontraktor BUMN yang sedang berkembang pesat, dengan core business proyek-proyek bidang ke-airan (Bendungan, Dam, Jaringan Irigasi, dll). Saat ini perusahaan sudah berekspansi menangani proyek-proyek diluar ke-airan, yaitu Jalan, Jembatan, Gedung, Darmaga, Bandara, Reklamasi dan lainnya. Wilayah kerja PT. Brantas Abipraya (Persero) tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Berawal dari perluasan Proyek besar Sungai Brantas pada tahun 1980, PT. Brantas Abipraya tumbuh dan berkembang untuk meramaikan Perusahaan Konstruksi.

PT Danareksa merupakan salah satu perusahaan milik pemerintah Indonesia atau BUMN yang bergerak di bidang jasa keuangan. Perseroan terbatas yang didirikan pada tahun 1976 ini melakukan kegiatan utama di bidang pasar modal dan pasar uang meliputi antara lain sebagai perusahaan pembiayaan, perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, serta pengelolaan investasi dan reksa dana. Danareksa juga melakukan usaha yang biasa dilakukan oleh perusahaan amanat (trust fund), seperti pengeluaran surat berharga yang dikaitkan dengan portofolio dari suatu perusahaan. Nama Danareksa memiliki makna yang mendalam. ” Dana ” yang berarti dana dan ” Reksa ” yang berarti fidusia. Sebuah kewajiban fidusia merupakan standar tertinggi perawatan yang dikenakan baik ekuitas atau dalam badan hukum. Sebuah fidusia diharapkan menjadi sangat loyal kepada para nasabah yang terkait. Kemudidan dalam hal ini fidusia tidak harus menempatkan kepentingan mereka sendiri sebelum tugas mereka, dan tidak harus keuntungan dari dalam jabatan mereka sebagai pemegang amanah, kecuali persetujuan pokok. Karena hubungan fidusia disorot oleh itikad baik, loyalitas dan kepercayaan, fidusia harus melakukan sendiri pada tingkat yang lebih tinggi dari norma.

Garuda Indonesia perusahaan BUMN maskapai penerbangan Indonesia yang berkonsep sebagai full service airline (maskapai dengan pelayanan penuh). Saat ini Garuda Indonesia mengoperasikan 82 armada untuk melayani 33 rute domestik dan 18 rute internasional termasuk Asia (Regional Asia Tenggara, Timur Tengah, China, Jepang dan Korea Selatan), Australia serta Eropa (Belanda). Sebagai bentuk kepeduliannya akan keselamatan, Garuda Indonesia telah mendapatkan sertifikasi IATA Operational Safety Audit (IOSA). Hal ini membuktikan bahwa maskapai ini telah memenuhi standar internasional di bidang keselamatan dan keamanan. Untuk meningkatkan pelayanan, Garuda Indonesia telah meluncurkan layanan baru yang disebut “Garuda Indonesia Experience“.

PT Wijaya Karya Tbk (Persero) atau yang biasa disebut PT WIKA merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang konstruksi bangunan di Indonesia, perusahaan ini merupakan hasil nasionalisasi perusahaan Belanda, Naamloze Vennotschap Technische Handel Maatschappij en Bouwbedijf Vis en Co atau NV Vis en Co, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1960 dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) No. 5 tanggal 11 Maret 1960, WIKA lahir dengan nama Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja. Dimulai sebagai sub-kontraktor, di akhir 1960-an WIKA berkembang menjadi pemborong pemasangan jaringan listrik tegangan rendah, menengah, dan tinggi. Di awal tahun 1970, WIKA memperluas usahanya menjadi perusahaan kontraktor sipil dan bangunan perumahan. Perusahaan memasuki babak baru pada 20 Desember 1972. Perusahaan berubah status menjadi Perseroan Terbatas Wijaya Karya (Persero).

Komisi pemilihan umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab akan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam rangkaian pemilu. Pilpres sebagai bagian dari pemilu diadakan pertama kali pada Pemilu 2004. Pada 2007, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu.

PT Garuda Indonesia merupakan sebuah BUMN maskapai penerbangan Indonesia yang berkonsep sebagai full service airline (maskapai dengan pelayanan penuh). Saat ini Garuda Indonesia mengoperasikan 82 armada untuk melayani 33 rute domestik dan 18 rute internasional termasuk Asia (Regional Asia Tenggara, Timur Tengah, China), Australia serta Eropa (Belanda). Sebagai bentuk kepeduliannya akan keselamatan, Garuda Indonesia telah mendapatkan sertifikasi IATA Operational Safety Audit (IOSA). Hal ini membuktikan bahwa maskapai ini telah memenuhi standar internasional di bidang keselamatan dan keamanan. Untuk meningkatkan pelayanan, Garuda Indonesia memiliki layanan baru mereka kepada pelanggan yang disebut “Garuda Indonesia Experience“.

PT Pembangunan Perumahan ( Persero ) atau yang disingkat PT PP namun lebih populer dipanggil PT PP atau PP saja merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang perencanaan dan konstruksi bangunan (real estate). Perusahaan ini berdiri tanggal 26 Agustus 1953 dengan nama NV Pembangunan Perumahan. Namanya berganti menjadi PN Pembangunan Perumahan melalui Peraturan Pemerintah No 63 tahun 1960. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI no. 39 tahun 1971 statusnya berubah menjadi PT Pembangunan Perumahan. Sebagai suatu BUMN, mayoritas (51%) kepemilikan saham PT PP dipegang oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sisanya (49%) dipegang karyawan dan manajemen PT PP. Bidang usaha utama BUMN ini adalah pelaksana konstruksi bangunan gedung dan sipil. Untuk mendukung pengembangan bisnis pada tahun 2013, perusahaan telah melakukan beberapa aksi korporasi baik secara finansial maupun operasional.

Artikel Terbaru

[recent][fbig1][#1d8bee]

Bisnis

[Bisnis][fbig1][#1d8bee]

Asuransi

[Asuransi][fbig1][#1d8bee]

Wisata

[Wisata-Indonesia][fbig1][#1d8bee]

Ikuti Informasi Menarik Dari Kami Melalui Email

Diberdayakan oleh Blogger.