Berikut ini adalah beberapa informasi mengenai BPJS dari situs Wisatasia, semoga informasi ini bermanfaat bagi anda.

Kesehatan memang hak siapapun yang menjadi masyarakat Indonesia. Hal ini sendiri sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah sebagai wakil dan pelaksana kebijakan negara haruslah mampu mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Karena dengan badan yang sehat masyarakat bisa lebih produktif untuk bekerja dan mendukung negara mewujudkan cita-citanya. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat ini, pemerintah memang telah memulai agendanya sejak lama yakni pada tahun 1968. Pada saat itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun (PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968. Pada saat itu pemerintah juga mendirikan Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) yang menjadi cikal bakal asuransi kesehatan nasional.

Sejarah Asuransi Kesehatan Nasional

PT Askes Indonesia via blogspot.com
PT Askes Indonesia via blogspot.com
Pada tahun 1984, pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984 yang menyatakan status badan penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum Husada Bhakti. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991, maka pada tahun 1991 kepesertaan program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola Perum Husada Bhakti ditambah dengan Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya. Selain itu, dengan peraturan tersebut, perusahaan diijinkan memperluas jangkauan kepesertaannya ke badan usaha dan badan lainnya sebagai peserta sukarela.

Tahun 1992, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 status Perum kemudian diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT Persero) dengan mempertimbangkan fleksibilitas pengelolaan keuangan, kontribusi kepada Pemerintah dapat dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih mandiri. PT. Askes (Persero) ini kemudian diberi tugas oleh Pemerintah melalui Departemen Kesehatan RI sebagai Penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (PJKMM/ASKESKIN) pada tahun 2005. Dan pada tanggal 1 Januari 2014, sesuai dengan Undang-Undang no. 24 tahun 2011, PT Askes Indonesia (Persero) kemudian diubah menjadi BPJS Kesehatan.

Meski telah memiliki BPJS Kesehatan sebagai badan negara yang menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat, namun pada tanggal 3 November 2014 tahun lalu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan program kesehatan lain yang bernama Kartu Indonesia Sehat (KIS), lalu apa KIS itu sendiri?

Apa Itu Kartu Indonesia Sehat?

Kartu Indonesia Sehat via tnp2k.go.id
Kartu Indonesia Sehat via tnp2k.go.id
Seperti disebutkan sebelumnya, KIS adalah program yang dikeluarkan oleh presiden Joko Widodo dan wakil presiden Jusuf Kalla untuk membuat rakyat lebih sehat dan sejahtera. Berselang 14 hari setelah dilantik sebagai Presiden RI ke-7, Joko Widodo resmi meluncurkan KIS bersamaan juga dengan KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KKS (Kartu Keluarga Sejahtera). Saat itu kehadiran KIS ini memang banyak membuat orang kebingungan. Pasalnya saat KIS ini diluncurkan, sudah ada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang kelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS).  Mereka ini bingung mana asuransi kesehatan yang benar-benar mewakili pemerintah atau negara? Lalu banyak yang juga menanyakan apa sebenarnya perbedaan BPJS Kesehatan dan KIS ini?
Kartu Indonesia Sehat (KIS) sendiri adalah kartu yang memiliki fungsi untuk memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Penggunanya sendiri dapat menggunakan fungsi KIS ini di setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut. Kartu ini sendiri merupakan program yang bertujuan untuk melakukan perluasan dari program kesehatan yang sebelumnya yaitu BPJS Kesehatan yang telah diluncurkan oleh mantan presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) pada tanggal 1 Maret 2014 kemarin.

Sama-sama sebagai program fasilitas kesehatan dari negara, ternyata KIS dan BPJS Kesehatan memang memiliki perbedaan. Perbedaan utamanya sebenarnya nampak dengan jelas pada sasaran atau orang yang menerimanya. Jika BPJS merupakan sebuah program yang anggotanya harus mendaftar dan membayar iuran, maka KIS anggotanya diambil dari masyarakat yang tidak mampu dan pemberian kartunya ditetapkan oleh pemerintah serta pembayaran iurannya ditanggung oleh pemerintah. Perbedaan lain dari BPJS dan KIS adalah:
  1. KIS merupakan jaminan kesehatan yang diperuntukan bagi masyarakat yang tidak mampu, sedangkan BPJS yaitu sebuah badan atau lembaga yang menyelenggarakan dan mengelola jaminan kesehatan tersebut.
  2. KIS hanya diperuntukan bagi seseorang yang di mana kondisi ekonominya sangat lemah, sedangkan BPJS merupakan jaminan kesehatan yang diwajibkan bagi setiap warga Negara Indonesia baik yang mampu atau pun tidak mampu. Bagi rakyat yang tidak mampu, iurannya ditanggung oleh pemerintah.
  3. Pemakaian KIS dapat dilakukan di mana saja, baik di klinik, puskesmas atau di rumah sakit mana pun yang ada di Indonesia. Sedangkan pemakaian BPJS hanya berlaku di klinik atau puskesmas yang telah didaftarkan saja.
  4. KIS dapat digunakan tidak hanya untuk pengobatan saja, tetapi juga dapat digunakan untuk melakukan pencegahan. Sedangkan penggunaan BPJS hanya dapat digunakan jika kondisi kesehatan peserta sudah benar-benar sakit atau harus dirawat.
  5. KIS merupakan jenis jaminan kesehatan yang mendapatkan subsidi dari pemerintah, sedangkan pengguna BPJS diwajibkan untuk membayar iuran setiap bulannya dengan jumlah yang telah ditentukan.

Prosedur Pelayanan Kartu Indonesia Sehat

Kartu Indonesia Sehat Masih Bagian dari BPJS Kesehatan via slideplayer.com
Kartu Indonesia Sehat Masih Bagian dari BPJS Kesehatan via slideplayer.com
Dalam prosedur pelayanannya, KIS memiliki prinsip yang sama dengan jaminan kesehatan lainnya seperti juga BPJS. Prosedurnya, Anda sebagai pemilik KIS harus terlebih dahulu mendatangi puskesmas sebagai pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk melakukan pemeriksaan tahap awal. Jika memang kondisi penyakitnya memang harus mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjut, maka puskesmas akan memberikan surat rujukan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lanjutan yaitu rumah sakit daerah. Namun peraturan ini tidak berlaku jika pemilik KIS sedang dalam keadaan darurat. Jika hal ini terjadi maka peserta bisa langsung mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan. Lalu bagaimana jika penerima KIS sudah memiliki kartu jaminan kesehatan seperti kartu ASKES, Jamkesmas, BPJS, KJS dan e-ID BPJS? Hal ini tidak ada masalah, karena fasilitas dari ASKES atau BPJS sendiri  masih bisa dipergunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Jaminan Kesehatan Masyarakat Lapisan Bawah

Jadi, kartu Indonesia Sehat (KIS) menjamin dan memastikan masyarakat kurang mampu untuk mendapat manfaat pelayanan kesehatan seperti yang dilaksanakan melalui Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Demikianlah informasi terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dengan informasi ini semoga Anda mendapat pencerahan yang lebih baik untuk bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan dari negara ini sebaik-baiknya agar Anda senantiasa sehat.




Sebagai Lembaga Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial dan juga pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja, BPJS Ketenagakerjaan yang dulu bernama Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) tentu bisa menjadi pilihan UTA,A untuk memproteksi diri dalam pekerjaan Anda. BPJS Ketenagakerjaan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memang merupakan program publik yang memberikan perlindungan atau proteksi bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraan nya menggunakan mekanisme asuransi sosial. Fokus dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri adalah lebih dikhususkan pada para tenaga kerja dan semua pegawai, baik itu pegawai sipil maupun swasta.

Dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan yang telah berlaku sejak 1 Juli 2015 kemarin, maka Anda akan memperoleh banyak keuntungan untuk melindungi atau memproteksi diri dari risiko-risiko sosial ekonomi dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja. Risiko sosial ekonomi yang ditanggulangi oleh Program Jamsostek sendiri yaitu perlindungan pada peristiwa kecelakaan, sakit, hamil, bersalin, cacat, hari tua, dan meninggal dunia. Bahkan berdasarkan Undang-undang No.3 tahun 1992, Jamsostek memberikan hak dan membebani kewajiban secara pasti (compulsory) bagi pengusaha dan tenaga kerja tentang  Jenis Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK).

Lalu bagaimana cara mendaftar BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) ini? Bagi Anda yang tak mau repot-repot datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan, saat ini memag telah ada cara yang mudah untuk mendaftarkan diri yaitu dengan cara atau sistem online. Pendaftaran secara online sendiri memang disengaja diadakan agar proses pendaftaran lebih mudah dan juga lebih cepat dilaksanakan. Lalu bagaimana cara daftar BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia? Berikut ulasannya.

Jenis Program BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan via blogspot.com
BPJS Ketenagakerjaan via blogspot.com
Sebelum membahas tata cara dan teknik pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan secara online ada baiknya Anda mengetahui dan memahami terlebih dahulu jenis program yang bisa Anda pilih pada BPJS Ketenagakerjaan. Seperti yang dijelaskan diatas bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki empat program jaminan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Berikut penjelasan masing-masing program tersebut :

1. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Program pertama dari BPJS Ketenagakerjaan adalah Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Bagi para pekerja, jaminan ini memang penting, karena dengan ikut program ini para pekerja akan mampu meminimalisir hilangnya penghasilan akibat resiko sosial seperti halnya cacat atau kematian. Maka dari itu perlu adanya jaminan kecelakaan kerja yang memang bisa memproteksi Anda. Selain kesadaran individe, jaminan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja sebenarnya juga merupakan tanggung jawab pengusaha. Dalam hal ini para pengusaha wajib untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja para karyawannya yang berkisar antara 0,24% - 1,74% sesuai kelompok jenis usaha.

2. Program Jaminan Hari Tua (JHT)

Jika JKK akan melindungi pekerja dari hilangnya penghasilan akibat resiko sosial, maka JHT ini akan membuat para tenaga kerja terjamin karena adanya keamanan dan kepastian terhadap risiko-risiko sosial ekonomi. Selain itu JHT ini bisa digunakan sebagai sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat dari terjadinya resiko-resiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan tenaga kerja.

3. Program Jaminan Kematian (JKM)

Lebih jauh lagi BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan jaminan dalam hal meringankan keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang. Program ini sebut dengan Program Jaminan Kematian (JKM). Program Jaminan Kematian ini sendiri ditujukan pada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja.

4. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK)

Terakhir, program dari BPJS Ketenagakerjaan adalah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Pemeliharaan kesehatan memang merupakan hak para pekerja. Dengan mengikuti program ini para tenaga kerja dan keluarga akan terbantu mengatasi masalah kesehatan, mulai dari pencegahan, pelayanan di klinik kesehatan, rumah sakit, kebutuhan alat bantu peningkatan fungsi organ tubuh, dan pengobatan, secara efektif dan efisien. Setiap tenaga kerja yang telah mengikuti program JPK akan mendapatkan KPK (Kartu Pemeliharaan Kesehatan) sebagai bukti diri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Bagi perusahaan sendiri mengikuti JPK akan memperoleh beberapa keuntungan yaitu memiliki tenaga kerja yang sehat dan produktif sehngga mereka dapat membuat perusahaan lebih maju dan meningkat.

Keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan

Setelah mengetahui beberapa program dari BPJS Ketenagakerjaan, hal berikutnya yang perlu Anda ketahui dan pahami sebelum mendaftar BPJS Ketenagakerjaan secara online adalah keanggotaannya. Pada BPJS Ketenagakerjaan sendiri ada dua jenis keanggotaan yaitu :

1. Peserta Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja

  • Beranggotakan pekerja sektor formal non-mandiri seperti PNS, TNI/POLRI, Pensiunan PNS/TNI/POLRI, BUMN, BUMD, Swasta, Yayasan, Joint Venture, Veteran, dan Perintis Kemerdekaan.
  • Pendaftaran dilakukan oleh pemberi Kerja/instansi/perusahaan dimana mereka mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.

2. Peserta Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja

  • Beranggotakan pekerja sektor informal maupun pekerja mandiri.
  • Pendaftaran dilakukan oleh pekerja yang telah membentuk wadah/organisasi di mana terdiri dari minimal 10 orang dan mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan.

Syarat Pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan

Nah, setelah mengetahui dan memahami dua jenis keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan tersebut maka kita bisa melangkah ke tahap selanjutnya yaitu pembahasan tentang tata cara pendaftaran BPJS ketenagakerjaan secara online. Untuk mendaftar BPJS Ketenagakerjaan secara online Anda harus bisa memenuhi persayaratan yang diajukan yaitu :

1. Syarat-Syarat Peserta BPJS Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja

(a). Fotokopi dan aslinya SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
(b). Fotokopi dan aslinya NPWP Perusahaan
(c). Fotokopi dan aslinya Akta Perdagangan Perusahaan
(d). Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) masing-masing karyawan,
(e). Fotokopi KK (Kartu Keluarga) karyawan/pekerja yang akan di daftar,
(f). Pas Foto berwarna Karyawan/pekerja ukuran 2×3 1 Lembar.

2. Syarat-Syarat Peserta BPJS Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja

(a). Surat izin usaha dari RT/RW/Kelurahan setempat
(b). Fotokopi KTP Pekerja
(c). Fotokopi KK masing-masing Pekerja
(d). Pas Foto berwarna masing-masing Pekerja ukuran

Cara Mendaftar BPJS Ketenagakerjaan Secara Online

Daftar BPJS Tenaga Kerja Online via cermati.com
Daftar BPJS Tenaga Kerja Online via cermati.com

Untuk melakukan pendaftaran secara online caranya cukup mudah karena memang pendaftaran Ketenagakerjaan dan Kesehatan secara garis besar tidak berbeda jauh. Simak langkah-langkahnya di bawah ini:
  • Buka situs resmi BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) disini http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/
  • Perhatikan pada kolom disebelah kanan atas “Mau jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Daftarkan perusahaan anda di sini”
  • Masukan email perusahaan atau perwakilan wadah kelompok Anda untuk mendaftar.
  • Selanjutnya tunggulah email balasan pemberitahuannya.
  • Kemudian tinggal membawa persyaratan yang telah disiapkan ke kantor BPJS Ketenagakerjaan di kota Anda.

Tidak Sulit Kan Pengurusannya?

Itulah Penjelasan cara daftar BPJS Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini. Sebenarnya, masih banyak orang yang merasa skeptis mengenai, apakah BPJS Ketenagakerjaan ini akan memberikan layanan perlindungan yang prima dibandingkan dengan produk asuransi lain yang banyak ditawarkan oleh perusahaan swasta. Jawaban dari hal tersebut adalah, tidak perlu ragu, sebab produk ini sudah terbukti selama puluhan tahun melindungi para pekerja di Indonesia (sejak masih bernama Jamsostek). Selain itu, perusahaan juga memiliki kewajiban untuk mendaftarkan pegawainya di BPJS Ketenagakerjaan yang tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) UU BPJS. Kalau tidak mendaftarkan pegawainya, maka perusahaan bisa terkena hukuman. Jadi, yuk daftar sekarang!

Keberadaaan BPJS Ketenagakerjaan (Jamsostek) memang sedikit banyak sudah bisa membantu para pekerja untuk bisa merasa aman dan nyaman untuk menatap masa depannya. Lembaga negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial dan juga pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja, BPJS Ketenagakerjaan memang akan memberikan proteksi bagi para pegawai atau para pekerja di Indonesia untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu. Dengan penyelenggaraan yang menggunakan mekanisme asuransi sosial yang profesional, maka seharusnya semua tenaga kerja harus ikut bergabung.

Apalagi saat ini peserta BPJS TK/Ketenagakerjaan/Jamsostek sudah diperbolehkan mengambil 100% Uang JHT (Jaminan Hari Tua)-nya. Tentu hal ini menjadi kabar gembira. Di mana sejak 1 Juli 2015 kemarin, BPJS Ketenagakerjaan memang mengeluarkan aturan baru dengan beberapa kali revisi bagi para peserta yang ingin mencairkan saldo JHT-nya. Dengan adanya aturan baru tersebut maka peserta BPJS TK yang masih aktif bekerja juga boleh mengambil uang JHT-nya dengan batasan 10% atau 30% dari total saldo JHT, dengan syarat mereka telah menjadi peserta minimal 10 tahun. Sementara bagi peserta BPJS TK yang berusia 56 tahun atau mengalami cacat total tetap dan atau peserta yang telah meninggal dunia maka semua saldo JHT-nya bisa cair secara keseluruhan.

Tapi peraturan di atas kembali berubah per tanggal 1 September 2015 kemarin. Peraturan yang mengganti PP Nomor 46 tahun 2015 soal Jaminan Hari Tua (JHT) menjadi PP No. 60 tahun 2015 kini membuat semua peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sudah berhenti bekerja plus masa tunggu satu bulan, juga sudah bisa mengambil uang JHT 100% sesuai jumlah yang ada di saldo. Lalu seperti apakah proses pencairan untuk mencairkan JHT ini? Berikut pembahasannya.

1. Pencairan Bagi Peserta BPJS TK yang Sudah Berhenti Kerja

Resign dari Tempat Bekerja Bisa Menerima Pencairan BPJS Ketenagakerjaan via adminbandit.com.au
Resign dari Tempat Bekerja Bisa Menerima Pencairan BPJS Ketenagakerjaan via adminbandit.com.au
Dari hasil revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2015 soal Jaminan Hari Tua (JHT) menjadi PP No. 60 tahun 2015 yang disampaikan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Hanif Dzakiri, pada hari kamis, 20 Agustus 2015 akhirnya menetapkan mulai awal September 2015, peserta BPJS TK tidak perlu lagi menunggu usia 56 tahun untuk bisa mengambil semua saldo JHT-nya. Karena bila Anda memutuskan berhenti berkerja (resign) atau karena diberhentikan (PHK) maka Anda sudah bisa mengklaim uang JHT secara penuh. Syaratnya pun mudah Anda harus menunggu setidaknya 1 bulan setelah berhenti kerja.
Untuk melakukan pencairan terhadap hal ini, Anda harus mempersiapkan berkas-berkas atau dokumen yang harus dibawa. Dokumen atau berkas-berkas tersebut antara lain:
  1. Kartu Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan
  2. Paklaring/Surat Pengunduran Diri
  3. KTP/SIM
  4. Kartu Keluarga
  5. Buku Tabungan
Dan ingat semua dokumen atau berkas-berkas tersebut di atas harus juga difotocopy dan wajib melampirkan berkas aslinya.

2. Pencairan Peserta BPJS TK yang Sudah Berusia 56 Tahun

Biasanya yang Sudah Masuk Usia Pensiun via businessinsider.com
Biasanya yang Sudah Masuk Usia Pensiun via businessinsider.com
Tanpa harus menunngu berhenti bekerja, Anda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang telah berumur sedikitnya 56 tahun, juga sudah diperbolehkan mencairkan 100% seluruh saldo JHT Anda. Maka untuk Anda yang berusia 56 tahun dan ingin mengklaim dan mencairkan saldo JHT Anda Anda juga harus melengkapinya dengan dokumen atau berkas-berkas untuk dibawa ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Beberapa dokumen atau berkas yang harus dilengkapi tersebut adalah:
  1. Kartu Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan
  2. Surat Keterangan dari perusahaan
  3. KTP atau SIM
  4. Kartu Keluarga
  5. Buku Tabungan
Ingat juga bahwa semua berkas dan dokumen tersebut harus dilengkapi dengan fotocopy masing-masing satu lembar dan juga diwajibkan melampirkan dokumen aslinya.

3. Pencairan Peserta BPJS TK yang Mengalami Cacat Total Tetap

Mengalami Cacat Total Akan Menerima BPJS TK 100% via wadeins.com
Mengalami Cacat Total Akan Menerima BPJS TK 100% via wadeins.com
Bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami cacat total tetap, mereka juga diperbolehkan secara langsung mengambil semua uang JHT-nya. Untuk itu siapkan saja dokumen atau berkas-berkas yang dibutuhkan seperti :
  1. Kartu Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan
  2. Paklaring atau Surat Keterangan dari perusahaan
  3. KTP
  4. Kartu Keluarga
  5. Surat keterangan sakit mengalami cacat total tetap dari Rumah Sakit
  6. Buku Tabungan
Berkas-berkas tersebut juga jangan lupa untuk difotocopy masing-masing dan juga menyertakan nerkas aslinya. Karena kondisi yang catat maka bisa saja peserta BPJS ini tidak bisa datang langsung ke kantor. Namun Anda jangan khawatir, mereka peserta BPJS TK yang mengalami cacat total tetap dan tidak bisa datang sendiri ke kantor BPJS TK, mereka bisa memberikan kuasa pada orang lain. Namun orang yang Anda diberi kuasa ini haruslah juga membawa dokumen-dokumen pendukung berupa surat Kuasa dari peserta BPJS TK serta  KTP/SIM. Dokumen itu juga harus difotocopy dan wajib melampirkan dokumen yang asli.
Dokumen pendukung ini sendri diperlukan untuk memastikan uang JHT diterima oleh orang yang tepat sesuai surat kuasa dari peserta BPJS. Jika tidak ada dokumen dikhawatirkan uang JHT bisa jatuh ke tangan orang yang tidak berhak.

4. Pencairan Peserta BPJS TK yang Meninggal Dunia

Uang JHT juga bisa diambil secara penuh oleh ahli waris karena peserta BPJS TK yang sudah Meninggal Dunia. Untuk mengambil uang JHT itu, ahli waris harus mempersiapkan beberapa berkas atau dokumen berupa :
  1. Kartu Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan milik almarhum
  2. Paklaring/Surat Keterangan dari perusahaan tempat almarhum bekerja
  3. KTP/SIM almarhum
  4. Kartu Keluarga
  5. Surat keterangan kematian dari Rumah sakit/Kepolisian/Kelurahan
  6. Surat Keterangan Ahli Waris dari Lurah/Kepala Desa setempat
  7. KTP/SIM ahli waris
  8. Buku Tabungan ahli waris
Jangan lupa untuk memfotocopy sebanyak 1 lembar dari semua dokumen yang dipersyatkan tersebut. Untuk fotocopy Surat Kematian wajib dilegalisir oleh pihak Rumah Sakit/Kepolisian/Kelurahan. Begitu juga fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, juga wajib dilegalisir oleh pihak Lurah atau Kepala desa setempat. Ahli waris juga tak boleh lupa membawa dokumen aslinya.

5. Pencairan Peserta BPJS TK yang Akan Meninggalkan Indonesia

Terkahir, klaim pengambilan JHT 100% juga bisa dilakukan oleh peserta BPJS TK yang akan meninggalkan wilayah Indonesia dan tak akan kembali lagi. Berkas-berkas yang harus dibawa oleh mereka seperti :
  1. Kartu Peserta Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan
  2. Surat keterangan habis kontrak/Surat keterangan mutasi ke luar negeri/Surat keterangan berakhirnya masa tugas di Indonesia
  3. Paspor
  4. Visa bagi pekerja WNI
Keempat dokumen atau berkas diatas juga harus difotocopy masing-masing satu lembar. Selain itu Anda juga diwajibkan melampirkan berkas aslinya.

Semoga Membantu Anda yang Akan Melakukan Pencairan

Inilah beberapa informasi terkait siapa-siapa yang bisa melakukan klaim terhadap semua saldo yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Semoga dengan informasi ini Anda bisa terbantu untuk mengerti dan memahaminya saat Anda akan melakukan klaim.

Sebagai salah satu solusi mempersiapkan masa depan para pekerja Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua (JHT) atau yang dulu dikenal sebagai Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) memang terus dituntut untuk semakin profesional dan semakin baik. Tidak hanya berupa layanan, beberapa hal terkait bentuk kebijakan juga sangat dinanti untuk terus memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan untuk para peserta BPJS TK pada khususnya.  Bila Anda merupakan salah satu peserta anggota BPJS TK, maka Anda dituntut untuk selalu update atau terus memperbarui informasi. Mengapa demikian? Ini karena saat ini BPJS TK telah melakukan beberapa perubahan kebijakan yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan pata pekerja Indonesia.

Salah satu kebijakan terbaru yang muncul dan seharusnya diketahui oleh seluruh peserta BPJS TK adalah saldo JHT (Jaminan Hari Tua) yang sudah bisa diambil 100% tanpa harus menunggu masa kepesertaan hingga 10 tahun, atau ketika sudah berumur 56 tahun, seperti yang tertera pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 tahun 2015. Ini karena dengan munculnya Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2015 yang berlaku mulai tanggal 1 September 2015, maka ada beberapa perubahan terkait pengambilan saldo JHT dari 10%, 30%, hingga 100%. Selain itu beberapa informasi terkait klaim JHT ini memang harus Anda ketahui dan pahami agar Anda tidak binggung lagi dan lebih lancar dalam proses pengurusan BPJS TK Anda. Inilah beberapa informasi terkait JHT yang perlu Anda ketahui dan pahami tersebut.

1. Cara Klaim JHT 10% dan 30% Terbaru

BPJS Ketenagakerjaan via detik.com
BPJS Ketenagakerjaan via detik.com
Seperti disebutkan sebelumnya bahwa untuk cara klaim saldo JHT 10% dan 30% saat ini sudah sudah mengalami perubahan. Dengan adanya peraturan Pemerintah no 60 tahun 2015 yang berlaku mulai 1 September 2015 kemarin memang membuat tata cara mencairkan uang JHT sebesar 10% dan 30% menjadi berubah. Jika sebelumnya pencairan saldo JHT sebesar 10% dan 30% ini berlaku untuk seluruh peserta BPJS TK, dengan syarat sudah menjadi peserta BPJS TK mencapai 10 tahun. Namun sekarang klaim JHT 10% dan 30% ini hanya berlaku bagi peserta yang masih aktif bekerja di perusahaan, dengan syarat usia kepesertaannya yang masih sama, yaitu minimal 10 tahun. Dan pencairannya sendiri tidak boleh dipilih seluruhnya atau dalam arti lain hanya boleh dipilih salah satu, yang 10% untuk persiapan pensiun, atau yang 30% untuk biaya perumahan.

Persyaratan Klaim JHT 10% dan 30% Terbaru

Dan satu hal lagi yang perlu dipahami oleh para peserta BPJS TK dari adanya peraturan baru itu adalah ketika peserta sudah mencairkan JHT yang sebesar 10% atau 30%, maka peserta BPJS TK tidak bisa mencairkan JHT secara bertahap lagi. Tahap selanjutnya sendiri setelah pencairan 10% atau 30% adalah pencairan 100% atau klaim JHT secara penuh. Klaim pencairan JHT 100% ini sendiri membutuhkan waktu sebulan sejak peserta yang bersangkutan sudah berhenti bekerja. Adapun untuk mengklaim atau mencairkan JHT sebesar 10% atau 30% ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:
  1. Sudah menjadi peserta Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan selama 10 tahun.
  2. Masih aktif bekerja di perusahaan.

Kelengkapan Dokumen yang Harus Dipenuhi

Persyaratan ini sendiri kemudian harus dilengkapi dengan kelengkapan dokumen yang harus dibawa langsung ke kantor BPJS TK. Dan kelengkapan dalam berkas dan dokumen dalam pengajuan klaim JHT 10% dan 30% itu adalah :
  • Untuk klaim saldo JHT 10%:

  1. Fotocopy kartu BPJS TK/Jamsostek dengan membawa yang asli.
  2. Fotocopy KTP atau Paspor Peserta dengan menunjukkan yang asli.
  3. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) dengan menunjukkan yang asli.
  4. Surat keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan.
  5. Buku Rekening Tabungan
  • Untuk klaim saldo JHT 30%:
  1. Fotocopy kartu BPJS TK/Jamsostek dengan membawa yang asli.
  2. Fotocopy KTP atau Paspor Peserta dengan menunjukkan yang asli.
  3. Fotocopy KK (Kartu Keluarga) dengan menunjukkan yang asli.
  4. Surat keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan.
  5. Dokumen Perumahan.
  6. Buku Rekening Tabungan

Perberlakukan Pajak Progresif

Jika Anda benar-benar ingin mencairkan JHT sebesar 10% dan 30% maka Anda harus mau tak mau bersiap dengan pemberlakuan pajak progresif yang harus ditanggung. Pajak progresif sendiri dikenakan mulai dari 5% hingga 30%. Rinciannya, jika saldo JHT di bawah Rp50 juta akan dikenakan pajak sebesar 5%. Dan jika Anda pekerja yang memiliki saldo JHT antara Rp50 juta sampai Rp250 juta maka tarif pajaknya lebih besar yaitu 15%. Kemudian jika saldo JHT Anda antara Rp250 juta sampai Rp500 juta maka pajaknya yaitu sebesar 25%. Terakhir jika Anda pekerja dengan saldo JHT yang telah mencapai lebih dari setengah milyar, maka tarif pajaknya adalah 30%. Namun bila pekerja tidak pernah mencairkan JHT meski sudah mencapai 10 tahun kepesertaan ini maka berapapun saldo JHT Anda nanti saat akan mencairkannya pajak yang dikenakan hanya sebesar 5%.

2. Cara Klaim JHT BPJS 100% Terbaru

Pencairan BPJS Ketenagakerjaan JHT via bekasibusiness.com
Pencairan BPJS Ketenagakerjaan JHT via bekasibusiness.com
Kabar gembira pun akhirnya datang untuk Anda peserta BPJS TK yang ingin mencairkan seluruh dana JHT Anda. Ini karena mulai 1 September 2015 siapapun peserta BPJS TK yang ingin mencairkan 100% saldo JHT-nya, maka Anda tak perlu lagi menunggu hingga usia 56 tahun, atau ketika mengalami cacat total tetap, atau ketika sudah meninggal dunia. Hanya dengan menunggu satu bulan setelah Anda berhenti bekerja, Anda sudah bisa mencairkan 100% saldo JHT Anda. Namun untuk yang masih bekerja, prosedur pencairan uang JHT akan berlaku ketentuan 10% untuk persiapan pensiun, 30% untuk biaya perumahan, dan 100% ketika sudah berumur 56 tahun.

Kelengkapan Dokumen yang Harus Dipenuhi

Bagi Anda yang ingin mencarikan semua saldo JHT, maka Anda harus berhenti bekerja terlebih dahulu, entah karena inisiatif sendiri (resign) atau pun diberhentikan oleh perusahaan (PHK). Namun untuk benar-benar bisa mengambil dana ini, Anda harus melengkapi beberapa dokumen dan berkas-berkas yang dipersyaratkan seperti :
  1. Kartu Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan.
  2. Paklaring.
  3. KTP atau boleh juga SIM.
  4. Kartu Keluarga.
  5. Buku Tabungan.
Jangan lupa juga untuk memfotocopy dokumen-dokumen tersebut masing-masing satu lembar dan juga menyertakan dokumen yang asli.
Prosedur Pengajuan Pencairan JHT 100%
Untuk mengajukan pencairan Jamsostek atau JHT 100% ini prosedurnya sama seperti sebelumnya yaitu :
  1. Mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat.
  2. mengisi formulir pengajuan klaim JHT,
  3. Menandatangani surat pernyataan sedang tidak bekerja di perusahaan manapun,
  4. Ceklis kelengkapan berkas,
  5. Panggilan wawancara dan foto
  6. Terakhir transfer seluruh saldo JHT ke nomor rekening bank.

Bijaklah Menyikapi Keinginan Saat Mengajukan Klaim

Inilah beberapa informasi terkait cara mencairkan Jamsostek atau BPJS Ketenagakerjaan JHT sebesar 10%, 30%, dan 100%. Dengan adanya informasi ini mudah-mudahan dapat membuat Anda menjadi lebih bijak dalam menyikapi keinginan ketika ingin melakukan klaim. Namun, sebagai saran, gunakan uang hasil klaim untuk hal yang sifatnya kebutuhan, bukan untuk berfoya-foya. Sebab pada dasarnya, itu adalah uang yang tadinya akan digunakan untuk memberikan perlindungan bagi Anda. Jadi, akan sangat sayang ketika uang itu malah digunakan untuk hal yang sifatnya tidak berguna.

Semakin tahun sepertinya hidup manusia memang semakin dimudahkan oleh berbagai layanan dan teknologi. Sejatinya teknologi hadir memang untuk mempermudah dan membantu hidup manusia. Maka dari manusia di era modern saat ini seharusnya banyak bersyukur karena banyak teknologi yang telah memudahkan hidup mereka. Bicara teknologi pada masa sekarang ini memang tak akan pernah ada habisnya dan tidak ada ujungnya. Berbagai update atau pembaruan teknologi dan informasi hampir bisa kita dapati setiap harinya. Dan kita sebagai manusia sepertinya akan sulit sekali untuk menolak dan menghindar dari perkembangan teknoogi ini.

Salah satu bentuk teknologi yang sangat bermanfaat dan kini telah menjadi bagian dari kehidupan manusia adalah ATM (Anjungan Tunai Mandiri atau dalam bahasa Inggris Automated Teller Machine). Sebagai perangkat elektronik yang melayani nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan tanpa harus menuju ke teller Bank ini, ATM jelas menjadi banyak pilihan masyarakat untuk melakukan berbagai kepentingan dan keperluan. Tidak hanya untuk mengambil uang dan mengecek saldo rekening, saat ini ATM memang bisa digunakan untuk keperluan yang lain seperti taransfer uang, membeli pulsa serta melakukan pembayaran.

Salah satu hal yang menunjukkan manfaat ATM adalah semakin mudahnya membayar BPJS lewat ATM. Untuk membahas lebih lanjut, berikut ini adalah penjelasan cara bayar BPJS lewat ATM.

Pembayaran BPJS Lewat ATM

Bayar BPJS Lewat ATM
Bayar BPJS Lewat ATM
Terkait pembayaran yang bisa dilakukan via ATM sendiri saat ini sudah beragam. Selain membayar secara langsung lewat nomor rekening, mesin canggih ini juga telah menyediakan menu tersendiri berupa menu pembayaran. Dan salah satu jenis pembayaran yang bisa Anda lakukan dari menu di ATM adalah pembayaran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Lalu seperti apa dan bagaimanakah cara membayar BPJS ini lewat ATM? Berikut penjelasannya.

Perhatikan Waktu Pembayaran Iuran

Perhatikan Waktunya via gettingunstuckllc.com
Perhatikan Waktunya via gettingunstuckllc.com
Yang perlu Anda ketahui sebelumnya, bahwa pembayaran BPJS ini harus Anda lakukan secara teratur dan tepat waktu. Pembayaran iuran BPJS sendiri dilakukan paling lambat pada tanggal 10 di setiap bulannya. Bila Anda membayarnya melampaui tanggal tersebut maka Anda akan dikenakan denda sebesar 2%. Maka dari itu sebisa mungkin usahakan untuk membayar BPJS ini tepat waktu agar tidak terkena denda.

Perhatikan Bank yang Akan Dituju

Perhatikan Bank Untuk Pembayaran via forbes.com
Perhatikan Bank Untuk Pembayaran via forbes.com
Hal berikutnya yang perlu Anda perhatikan dalam proses pembayaran iuran BPJS lewat ATM ini adalah Bank yang akan dituju. Hal ini dikarenakan tidak semua Bank melayani pembayaran BPJS. Hanya bank-bank tertentu saja yang telah bekerjasama dengan pihak BPJS yang bisa melakukan pembayaran iuran via ATM. Dan beberapa bank yang telah bekerjasama dengan pihak BPJS untuk bisa Anda tuju guna melakukan pembayaran iuran adalah Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Melalui ketiga bank ini selain Anda bisa membayar melalui ATM, Anda juga bisa membayarnya secara langsung dengan mendatangi salah satu bank tersebut. Dan satu cara lagi sebenarnya yang bisa dilakukan melalui ketiga bank ini yaitu membayar via Internet Banking. Namun karena saat ini pembahasannya adalah pembayaran via ATM, maka kita fokuskan dulu ke metode pembayaran ini.

Perhatikan Nominal Pembayaran

Satu hal lagi yang perlu Anda perhatikan sebelum melakukan pembayaran iuran BPJS melalui ATM ini adalah nominal atau angka iuran. Karena metode pembayaran ini menggunakan ATM, maka Anda harus mau tak mau memiliki saldo ATM yang minimal sesuai dengan iuran BPJS yang akan dibayarkan. Jangan sampai Anda datang ke ATM dengan kondisi sisa saldo rekening tabungan yang kosong atau kurang dari jumlah minimal iuran BPJS. Jika hal ini terjadi tentu saja kedatangan Anda ke ATM akan sia-sia.

Nominal yang harus Anda bayarkan sendiri adalah nominal saat mendaftar sebelumnya. Jika Anda dulu mendaftar dan memilih kelas I maka nominal yang harus dibayar adalah Rp59.500 per bulan. Jika Anda dulu mendaftar dan memilih kelas II maka iuran yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp42.500. Dan jika dulu Anda mendaftar pada kelas II, maka iurannya adalah sebesar Rp25.500.

Langkah-langkah Umum Pembayaran BPJS via ATM

Cara Membayar Tagihan Bpjs Melalui Atm Mandiri, BRI, dan BNI

1. Bayar BPJS Melalui ATM Mandiri
Untuk membayar BPJS Melalui ATM Bank Mandiri berikut beberapa langkah yang harus Anda ikuti :
  • Siapkan Kartu ATM Bank Mandiri Anda
  • Masukan kartu ATM anda ke mesin ATM
  • Pilih bahasa dan diikuti PIN ATM Anda
  • Selanjutnya pilih “BAYAR / BELI”
  • Kemudian pilih menu “LAINNYA”
  • Lanjutkan dengan memilih menu “BPJS
  • Pilih salah satu yang Anda ikuti “BPJS Kesehatan” atau “BPJS Ketenagakerjaan
  • Selanjutnya pilih menu “INDIVIDU” apabila Anda membayar individu atau pilih “BADAN USAHA” bagi yang ingin membayarkan karyawan
  • Setelah itu masukan kode 89888 kemudian tambahkan 11 angka dari belakang Nomor Virtual Account (nomor yang ada pada kartu BPJS) lalu tekan “BENAR
  • Input jumlah bulan yang akan dibayar,  untuk pembayaran 1 bulan maka masukan angka 1 jika 2 bulan masukan angka 2, lalu tekan “BENAR
  • Setelah itu akan muncul konfirmasi pembayaran pada layar, tetapi jangan terburu-buru memilih “YA” tapi ketikkan angka 1 dahulu.
  • Akhirnya Anda berhasil melaukan pembayaran BPJS melalui mesin ATM

2. Bayar BPJS Melalui ATM BRI

Untuk membayar BPJS Melalui ATM Bank BRI berikut beberapa langkah yang harus Anda ikuti :
  • Masukan kartu ATM ke Mesin ATM
  • Pilih Bahasa kemudian ketik nomor PIN
  • Selanjutnya pilih “Transaksi Tunai”, atau “Paket Tunai” pada menu
  • Lalu pilih “Transaksi Lainnya”
  • Pilih “Pembayaran”
  • Setelah itu akan muncul pilihan, pilih “Lainnya” sampai Anda jumpai menu BPJS jika belum ada maka pilih lagi “Lainnya”
  • Pilih BPJS
  • Pilih BPJS Kesehatan
  • Masukan nomor virtual account Anda
  • Muncul nama dan cek kesesuaian data
  • Masukan jumlah nominal yang akan dibayar sesuai kelas Anda.
3. Cara Bayar BPJS Melalui ATM BNI
Untuk membayar BPJS Melalui ATM Bank BNI ini hampir tidak jauh berbeda dengan pembayaran ATM BRI dan Bank Mandiri di atas. Anda tinggal menyesuaikan dengan langkah-langkah di atas. Intinya yaitu menu “Pembayaran” -> BPSJ -> Masukan Virtual Account -> Pilih Kelas -> dan selesai.

Manfaatkan Layanan Ini Secara Maksimal

Demikianlah beberapa informasi terkait cara bayar BPJS lewat ATM. Pada dasarnya layanan ini dibuat untuk mempermudah para peserta untuk membayar iuran bulanan dan juga untuk memperkecil risiko menunggak. Semoga dengan informasi ini Anda tak lagi bingung dan ragu untuk pergi ke ATM untuk membayar BPJS dengan mudah dan cepat.

Jika Anda telah mengenal BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) seharusnya Anda juga harus mengenal JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Mengapa demikian? Karena BPJS ini sebenarnya adalah bagian dari JKN. JKN yang mulai hadir pada 31 Desember 2013 ini sendiri merupakan program pemerintah yang memang harus diketahui oleh para peserta BPJS. Maka jika Anda adalah peserta BPJS yang masih bingung tentang JKN, maka Anda harus membaca informasi berikut ini.

1. Apa itu JKN? dan Apa Perbedaannya dengan BPJS Kesehatan?
BPJS Memiliki Hubungan Erat dengtan JKN via studentjob.co.id
BPJS Memiliki Hubungan Erat dengtan JKN via studentjob.co.id

JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) adalah program pelayanan kesehatan dari pemerintah yang berwujud BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan sistemnya menggunakan sistem asuransi. Dengan adanya JKN ini maka seluruh warga Indonesia berkesempatan besar untuk memproteksi kesehatan mereka dengan lebih baik. Dengan hanya menyisihkan sebagian kecil uangnya, maka mereka pun akan mampu menjadi peserta dan memperoleh manfaatnya. Bagaimana dengan masyarakat tidak mampu? Untuk mereka juga tidak perlu khawatir, karena semua rakyat miskin atau PBI (Penerima Bantuan Iuran) akan ditanggung kesehatannya oleh pemerintah. Dari sini maka tidak ada alasan lagi bagi rakyat miskin untuk memeriksa penyakitnya ke fasilitas kesehatan.

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) sendiri adalah badan atau perusahaan asuransi yang sebelumnya bernama PT Askes yang menyelenggarakan perlindungan kesehatan bagi para pesertanya. Perlindungan kesehatan ini juga bisa didapat dari BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan transformasi dari Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja). Dari masing-masing definisi ini maka bisa disimpulkan bahwa perbedaan diantara keduanya ini adalah bahwa JKN merupakan nama programnya, sedangkan BPJS merupakan badan penyelenggaranya yang kinerjanya nanti diawasi oleh DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional).

2. Siapa Saja yang Menjadi Peserta JKN?


Sesuai Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), maka peserta JKN adalah seluruh masyarakat Indonesia. Kepesertaanya JKN sendiri adalah bersifat wajib, tidak terkecuali juga masyarakat tidak mampu karena metode pembiayaan kesehatan individu yang ditanggung pemerintah.


3. Berapa Iuran untuk Karyawan, PNS, TNI/POLRI, Pedagang, Investor, Pemilik Usaha atau Perusahaan atau Pihak yang Bukan Penerima Bantuan Iuran ?

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 jenis Iuran dibagi menjadi:
  • Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah (orang miskin dan tidak mampu).
  • Iuran Jaminan Kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai pemerintah non pegawai negeri dan pegawai swasta) dibayar oleh Pemberi Kerja yang dipotong langsung dari gaji bulanan yang diterimanya.
  • Pekerja Bukan Penerima Upah (pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri) dan Peserta bukan Pekerja (investor, perusahaan, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan, janda, duda, anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan) dibayar oleh Peserta yang bersangkutan.
Untuk jumlah iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri atas PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri maka akan dikenakan potongan sebesar 5 persen dari gaji atau Upah per bulan, dengan ketentuan 3 persen dibayar oleh pemberi kerja, dan 2 persen dibayar oleh peserta. Meski demikian, iuran tidak dipotong sebesar angka tersebut secara sekaligus. Karena pemotongan ini akan dilakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2014 hingga 30 Juni 2015 dengan ketentuan pemotongan 4 persen dari Gaji atau Upah per bulan dibayar oleh Pemberi Kerja dan 0,5 persen dibayar oleh Peserta. Lalu pada 1 Juli 2015, pembayaran iuran 5 persen dari Gaji atau Upah per bulan itu menjadi 4 persen dibayar oleh Pemberi Kerja dan 1 persen oleh Peserta.

Sementara bagi peserta perorangan akan ditentukan ketentuan iuran sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Untuk saat ini sudah ditetapkan bahwa:
  • Untuk mendapat fasilitas kelas I dikenai iuran Rp 59.500 per orang per bulan
  • Untuk mendapat fasilitas kelas II dikenai iuran Rp 42.500 per orang per bulan
  • Untuk mendapat fasilitas kelas III dikenai iuran Rp 25.500 per orang per bulan

4. Fasilitas Apa Saja yang Didapat Jika Ikut JKN?


Untuk peserta PBI (Penerima Bantuan Iuran)

  • Pekerja penerima upah ( PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri dan Pegawai Swasta, akan mendapatkan pelayanan kelas I dan II
  • Pekerja bukan penerima upah (Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, karyawan swasta) akan mendapatkan pelayanan kelas I, II dan III sesuai dengan premi dan kelas perawatan yang dipilih.
  • Bukan pekerja (investor, pemberi kerja, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan serta janda, duda, anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan. Termasuk juga wirausahawan, petani, nelayan, pembantu rumah tangga, pedagang keliling dan sebagainya) bisa mendapatkan kelas layanan kesehatan I, II, dan III sesuai dengan premi dan kelas perawatan yang dipilih.

Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Penerima bantuan iuran dari pemerintah yang terdiri dari golongan fakir miskin dan masyarakat tidak mampu maka mereka akan mendapatkan layanan kesehatan kelas III.

5. Manfaat dan Layanan Apa Saja yang Didapat Peserta JKN?

Saat Anda akan mendaftarkan diri atau didaftarkan dalam program JKN ini maka Anda akan mendapatkan beberapa manfaat yang mencakup pelayanan pencegahan dan pengobatan termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis. Untuk pelayanan pencegahan (promotif dan preventif) sendiri peserta JKN akan mendapatkan pelayanan berikut ini :
  • Penyuluhan kesehatan, meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.
  • Imunisasi dasar, meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), Difteri pertusis tetanus dan Hepatitis B (DPT-HB), Polio dan Campak.
  • Keluarga Berencana, meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan tubektomi
  • Skrining kesehatan diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi risiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari risiko penyakit tertentu.
  • Jenis penyakit kanker, bedah jantung, hingga dialisis (gagal ginjal).

6. Siapa yang Menjamin Program JKN Berlangsung Baik Tanpa Korupsi?

Dana JKN dari pemerintah yang sangat besar ini memang sangat rawan untuk diselewengkan. Maka dari itu untuk menghindari hal ini, pengawasan terhadap JKN haruslah dilakukan secara eksternal dan internal. Secara eksternal, pengawasan sudah dilakukan oleh DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) dan Lembaga pengawas independen. Dan secara internal, JKN ini akan diawasi oleh dewan pengawas satuan pengawas internal.

Manfaatkan Secara Maksimal

Seperti yang sudah disebutkan, peserta dari Jaminan Kesehatan Nasional adalah semua rakyat Indonesia. Yang membedakannya adalah tingkat kemampuan ekonomi untuk menerima manfaat mengingat ada iuran yang dipungut dalam program ini. Manfaatkan layanan dari negara ini secara maksimal, juga jangan ragu bertanya bila ada segala sesuatu yang tidak dimengerti kepada pihak penyelenggara JKN.

Di Indonesia jaminan untuk mendapatkan proteksi diri memang tergolong masih sangat sulit jika dibandingkan dengan negara lain. Memang sudah ada pihak swasta yang banyak menawarkan layanan asuransi untuk bisa memproteksi diri. Namun seperti kita tahu bahwa asuransi dari pihak swasta ini membutuhkan uang yang tidak sedikit untuk ukuran mayoritas masyarakat Indonesia. Di tengah sulitnya mencari jaminan sosial untuk proteksi diri yang terjangkau ini, akhirnya muncul sebuah jalan keluar untuk masyarakat Indonesia. Jalan keluar atau solusi itu sendiri bernama BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang memiliki dua bentuk yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Khusus Anda para pekerja yang ingin mendapatkan perlindungan dan jaminan masa depan yang terjangkau ini, maka pilihannya adalah BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK). Dengan mendaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan sendiri Anda akan mendapatkan tiga jenis layanan yaitu JHT (Jaminan Hari Tua), JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian) yang tentunya sangat bermanfaat.

BPJS Ketenagakerjaan untuk Para Pekerja Lepas

Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan via aktualpost.com
Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan via aktualpost.com
Bicara mengenai BPJS TK atau Ketenagakerjaan, Anda harus tahu bahwa badan ini dahulu bernama Jamsostek yang memberikan program asuransi sosial yang memberi perlindungan bagi pekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Tapi sekarang sejak Jamsostek berubah nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan, maka pekerja di luar perusahaan atau pekerja mandiri pun juga sudah boleh mendaftarkan diri pada asuransi BPJS Ketenagakerjaan.

Maka jika Anda adalah seorang yang mempunyai pekerjaan di luar hubungan kerja seperti pedagang, petani, nelayan, blogger, artis, atlet, tukang ojek, para freelancer dan pekerja-pekerja mandiri lainnya sudah dapat mendaftarkan diri dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memang sejak bulan Mei 2015 silam telah memperkenalkan program Bukan Penerima Upah (BPU). Dengan program baru tersebut masyarakat yang tergolong bukan penerima upah atau yang tidak mendapat gaji secara tetap (pekerja mandiri) bisa mendapatkan jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan dan fasilitasnya sama dengan para pekerja di sektor formal.

Program Bukan Penerima Upah (BPU)

Program BPU dari BPJS Ketenagakerjaan via dmidgroup.com
Program BPU dari BPJS Ketenagakerjaan via dmidgroup.com
Dibukanya program BPU ini sendiri memiliki latar belakang yang dijelaskan pihak BPJS Ketenagakerjaan yaitu karena animo masyarakat yang terkategori pekerja mandiri ini yang sangat minim. Lebih lanjut menurut pihak BPJS pekerja mandiri ini memang sudah layak masuk peserta BPJS TK karena sudah bisa dianggap sebagai pencari nafkah. Malah seharusnya menurut pihak BPJS TK para pekerja informal ini yang seharusnya mendapatkan layanan BPJS TK, namun sayangnya animo atau ketertarikannya masih sangat kurang.

Ada sebuah hal yang menarik dari program BPU ini sendiri untuk para pesertanya. Dan hal menarik ini seharusnya membuat para pekerja mandiri ini lebih antusias untuk mendaftar. Hal menarik dari program BPU ini adalah diberikannya fasilitas khusus yang tidak dimiliki oleh peserta BPJS TK dari kategori peserta pekerja tetap atau jika juga dibandingkan dengan Jamkesmas maupun Jamkesda. Beberapa fasilitas yang akan didapat para pekerja mandiri dari program BPU ini antara lain:

1. Mendapatkan Fasilitas Perawatan dan PengobatanJika mengalami kecelakaan kerja, para pekerja berhak mendapatkan fasilitas dirawat, di rumah sakit pemerintah untuk kelas satu yang biaya pengobatannya bisa mencapai Rp20 juta. Menurut pihak BPJS TK ini angka Rp20 juta ini ternyata masih bisa berubah hingga mencapai angka yang tidak terhingga. Hal ini sendiri sudah diwacanakan dan sudah ada juklak dan juknisnya.

2. Mendapatkan Cover PenuhJika Anda tidak bisa bekerja maka BPJS TK akan melakukan cover secara penuh sesuai dengan penghasilan yang dilaporkannya. Seperti contoh, pekerja tersebut mengalami kecelakaan kerja dan tidak bisa bekerja selama tiga bulan, maka selama tiga bulan itu akan di-cover, sesuai dengan penghasilan yang dilaporkan.

3. Mendapatkan Jaminan Kematian
Fasilitas menarik lain yang akan diperoleh oleh para pekerja mandiri adalah jaminan kematian. Jika yang bersangkutan meninggal biasa, maka ahli warisnya mendapatkan Rp21 juta. Namun apabila peserta meninggal karena kecelakaan kerja, maka mereka akan mendapatkan 48 kali penghasilan yang menjadi patokan.
4. Iuran yang Murah dan TerjangkauTerakhir, fasilitas menarik yang bisa didapat oleh para pekerja mandiri dari program BPU ini adalah iuran yang murah dan terjangkau. Memang sejatinya kehadiran BPJS ini sudah sangat murah untuk ukuran jaminan layaknya konsep asuransi, namun untuk program BPU ini hanya dibebankan 1 persen dari penghasilan untuk jaminan kecelakaan kerja dan untuk jaminan kematian sendiri akan dibebankan 0,30 persennya.

Proses Pembayaran Iuran

Proses Pembayaran Iuran Program BPU via e-complish.com
Proses Pembayaran Iuran Program BPU via e-complish.com
Dalam proses pembayaran iuran untuk Anda para peserta program BPU BPJS TK, Anda harus membayarnya secara mandiri. Kecuali Anda memang pekerja dari perusahaan yang iurannya akan dipotong dari gaji pekerja yang bersangkutan, ditambah iuran dari perusahaan tempat bekerja. Nah karena Anda tidak bekerja pada sebuah perusahaan dan bekerja secara mandiri, maka Anda memang mau tak mau harus membayar iuran ini secara mandiri. Berikut ini besarnya iuran Program TK-LHK (Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja) dan Manfaat yang bisa diambil:

1. Program JHT
JHT atau Jaminan Hari Tua merupakan program yang akan membuat para pekerja akan mendapatkan jaminan di hari tua mereka dari saldo tabungan yang dimilikinya di BPJS TK. Uniknya menabung dalam program JHT di BPJS Ketenagakerjaan ini memiliki bunga yang lebih besar dibanding menabung di bank. Untuk program ini sendiri Anda perlu menyetor iuran Rp 40.000 setiap bulannya. Saldo dari JHT ini bisa Anda cairkan saat Anda sudah tak lagi bekerja.
2. Program JKK
Dengan program JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), seorang peserta BPJS TK akan mendapatkan jaminan ketika mengalami kecelakaan kerja dengan mendapat santunan sebesar Rp96.000.000. Meskipun peserta ini baru saja mendaftar beberapa hari saja, namun saat mereka mengalami musibah kecelakaan kerja, maka mereka akan tetap mendapat santunan sebesar Rp96.000.000 itu tadi. Namun JKK ini tidak bisa dicairkan seperti JHT. Untuk ikut program ini, seorang peserta hanya perlu membayar iuran perbulannya sebesar Rp20.000.
3. Program JKM
Terakhir, program yang bisa diikuti oleh para pekerja mandiri dari BPJS TK ini adalah program JKM (Jaminan Kematian). Mirip seperti program JKK di atas, dengan mengikuti program JKM Anda akan mendapat santunan kematian sebesar Rp21.000.000. Iuran JKM perbulannya sendiri sangat terjangkau yaitu sebesar Rp6.000.

Daftarkan Diri Anda

Inilah beberapa informasi terkait program BPJS Ketenagakerjaan yang diperuntukkan untuk para pekerja lepas atau mandiri. Dengan segala keuntungan dan kelebihan yang ditawarkan, tentu saja hal ini harusnya membuat Anda para pekerja mandiri ikut mendaftar sebagai peserta BPJS TK.

Menjadi anggota BPJS Kesehatan memang akan banyak menguntungkan Anda. Namanya juga BPJS Kesehatan, maka perlindungan yang Anda dapatkan adalah hal terkait kesehatan. Menariknya, saat Anda mengklaim BPJS Kesehatan untuk melakukan pengobatan, Anda bisa mendapatkan pengobatan secara cuma-cuma alias gratis karena pengobatan Anda akan ditanggung oleh pihak BPJS. Memang beberapa jenis pengobatan dan perawatan masih membutuhkan biaya tambahan dari penggunanya. Hal ini tergantung kesesuaian jenis pengobatan dan perawatan yang dipilih mereka saat berobat dan kategori BPJS Kesehatan yang dipilih saat mendaftar. Meski demikian, mengingat biaya berobat yang semakin lama semakin tinggi setiap tahunnya, maka menjadi anggota BPJS Kesehatan akan memberikan banyak keuntungan bagi Anda.  

Jika Anda memang sudah terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan, seharusnya Anda sudah mengerti dan memahami prosedur atau cara mendapatkan pengobatan gratis dari BPJS Kesehatan ini. Untuk Anda yang masih belum memahaminya, maka ada baiknya Anda perlu menyimak pembahasan di bawah ini. Dalam proses klaim ini seorang anggota BPJS Kesehatan memang harus melalui beberapa tahapan. Kenapa demikian? Karena jika Anda ingin berobat dengan kartu BPJS dan tiba-tiba datang kerumah sakit tanpa mengikuti prosedur yang telah ditentukan, maka Anda sangat mungkin mengalami penolakan. Maka dari itu Anda memang harus melalui beberapa tahapan dan cara menggunakan BPJS untuk berobat.

Prosedur Klaim BPJS Kesehatan

Langkah Mendapatkan Klaim BPJS via 123rf.com
Langkah Mendapatkan Klaim BPJS via 123rf.com
Agar biaya pengobatan bisa sepenuhnya ditanggung pihak PBJS maka Anda harus memenuhi aturan atau prosedur sebagai berikut.

1. Mendatangi Puskesmas SetempatKetika seseorang yang terdaftar pada BPJS Kesehatan mengalami sakit dan ingin mengklaim haknya, Anda memang tak bisa langsung datang ke rumah sakit. Namun hal pertama yang harus dilakukan adalah berobat ke FASKES (Fasilitas Kesehatan) 1 terlebih dahulu. FASKES yang dimaksud dalam hal ini adalah Puskesmas, klinik atau Dokter Keluarga. Namun jika Anda sakit dalam keadaan darurat dan butuh penanganan cepat dan peralatan yang lebih lengkap, maka bisa saja Anda langsung ke Rumah Sakit yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Pasien dikatakan darurat sendiri jika ia dalam kondisi sakit yang bisa menyebabkan kematian maupun cacat. Tapi jika sakit yang tidak bersifat darurat, maka Anda harus merujuk dulu ke FASKES 1 dalam hal ini yaitu Puskesmas atau dokter keluarga. Karena Anda seorang karyawan maka sebelum ke rumah sakit alangkah lebih baiknya Anda meminta surat izin berobat terlebih dahulu dari perusahaan. Kemudian setelah mendapat surat izin, maka Anda akan leluasa untuk berobat Puskesmas, klinik atau dokter keluarga.

2. Pemeriksaan di PuskesmasDi Puskesmas, klinik atau dokter keluarga (FAKES 1), peserta BPJS Kesehatan yang sakit akan diperiksa dan diobati. Di sinilah Anda akan diputuskan apakah akan dirujuk ke rumah sakit karena kesanggupan Puskesmas atau tidak. Jika memang pihak Puskesmas tidak sanggup menangani, maka pasien akan dirujuk ke Rumah Sakit yang menjadi partner BPJS Kesehatan. Saat Anda akan ke rumah sakit maka Anda harus membawa kartu atau surat rujukan dari FASKES 1. Karena tanpa adanya kartu rujukan itu, klaim Anda akan ditolak dan pihak BPJS Kesehatan tidak akan menanggung biaya pengobatan. Maka dari itu membawa surat rujukan memang merupakan hal yang hukumnya wajib jika Anda ingin mendapatkan pengobatan cuma-Cuma atau gratis.

3. Ke Rumah Sakit RujukanSetelah Anda siap dengan kelengkapan yang dipersayaratkan, maka Anda bisa langsung berangkat menuju rumah sakit yang telah ditetapkan. Ingat saat datang jangan terlambat, karena jika Anda datang terlambat maka Anda bisa tidak dilayani hari itu dan Anda harus menunggu besok harinya. Kelengkapan yang dipersyaratkan kepada pasien yang tergolong bukan pasien darurat saat berobat ke rumah sakit sendiri yaitu:
    1. Kartu BPJS Asli beserta foto copynya
    2. Foto copy KTP yang masih berlaku
    3. Foto Copy KK (Kartu Keluarga)
    4. Foto Copy Surat Rujukan dari FASKES 1

Terkait dengan Penanganan Pasien BPJS Kategori Darurat dan Tidak

Pasien yang Tergolong Gawat dan Tidak via rsiapermatahati.co.id
Pasien yang Tergolong Gawat dan Tidak via rsiapermatahati.co.id

Rumah sakit di era modern sekarang ini memang dituntut profesional dan selektif, terutama dalam hal pengelolaan Instalasi Gawat Darurat (IGD). Ruang dan pelayanan dalam IGD yang terbatas ini memang kemudian dilarang untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak memerlukan pelayanan di IGD. Hal ini disebabkan dan dikhawatirkan saat nanti ada pasien yang benar-benar memerlukan bantuan di IGD, mereka tak bisa ditolong secepatnya. Oleh karena itu umumnya, rumah sakit memang berhak menolak pasien yang tidak masuk kriteria gawat darurat. Dan ternayata BPJS Kesehatan juga mengusung prinsip yang sama yaitu membatasi pesertanya untuk tidak dapat menggunakan layanan IGD rumah sakit jika keluhan sakit mereka memang tidak termasuk dan terkategori darurat.

Pengecualian Biaya BPJS

Beberapa Jenis Obat Tidak Ditanggung BPJS via compassphs.com
Beberapa Jenis Obat Tidak Ditanggung BPJS via compassphs.com
Apabila Anda telah menjalankan semua prosedur yang ada dan memenuhi persyaratan yang diajukan, maka Anda akan bisa mendapatkan pengobatan secara cuma-cuma alias gratis di rumah sakit. Semua biaya di rumah sakit ini sendiri akan ditanggung oleh BPJS termasuk obat-obatan. Namun ada pengecualian terkait biaya di BPJS Kesehatan ini. Pengecualian ini sendiri akan berdampak pada beban biaya tambahan yang harus dikeluarkan pasien BPJS. Pengecualian pada BPJS sendiri bisa berupa kejadian:
  1. Munculnya obat dari rumah sakit yang tidak tercover atau tidak masuk daftar obat yang ditanggung BPJS,
  2. Beban biaya kelas perawatan. Hal ini dikarenakan kelas perawatan maksimal yang diberikan oleh BPJS Kesehatan adalah Kelas 1. Jadi bila pasien atau peserta jaminan kesehatan ingin dirawat di kelas perawatan yang lebih tinggi, misalnya VIP atau VVIP, maka ada selisih biaya yang harus ditanggung dan hal itu menjadi beban dan kewajiban peserta BPJS.
Pengecualian dalam BPJS sendiri dapat dimaklumi mengingat tarif premi yang bisa dikatakan murah dengan kisaran Rp20 ribuan sampai Rp60 ribuan saja. Maka bila Anda merasa masih belum puas dengan yang ditawarkan BPJS, Anda nasabah Asuransi BPJS masih dapat mengambil produk dari jenis asuransi swasta yang diinginkan, bergantung pada tujuan, untuk perlindungan kesehatan atau investasi pada perusahaan asuransi lain.

Klaim Pengobatan Gratis Anda

Demikianlah informasi tentang cara dan prosedur menggunakan BPJS untuk berobat bagi Anda yang telah menjadi peserta atau anggota BPJS Kesehatan. Maka bagi Anda yang akan melakukan klaim BPJS Anda alangkah baiknya Anda membaca, memahami serta melaksanakan semua dari yang telah dijelaskan diatas. Jangan sampai Anda susah-susah pergi ke rumah sakit, ternyata klaim BPJS Anda malah tidak dilayani.

Artikel Terbaru

[recent][fbig1][#1d8bee]

Bisnis

[Bisnis][fbig1][#1d8bee]

Asuransi

[Asuransi][fbig1][#1d8bee]

Wisata

[Wisata-Indonesia][fbig1][#1d8bee]

Ikuti Informasi Menarik Dari Kami Melalui Email

Diberdayakan oleh Blogger.